Kepada Yth,
Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat
Dengan Hormat,
SIMDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pada tahun 2022, SIMDA sudah diperbarui menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah-Next Generation (selanjutnya disingkat SIMDA-NG) atau SIMDA Financial Management Information System (selanjutnya disingkat SIMDA FMIS). Dalam SIMDANG atau SIMDA FMIS, selain berbasis web, SIMDA ini juga mengintegrasikan SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan. SIMDA sebelumnya (SIMDA Keuangan versi 2.9.0.9), masih harus menginput ulang anggaran, karena sistemnya belum terintegrasi dan menggunakan aplikasi berbeda. Akibatnya, hal ini mengarah pada teori Human Computer Interaction (HCI), dari keinginan dan keyakinan pengguna terhadap sistem, yang berimplikasi pada perilaku penggunanya untuk menggunakan sistem. SIMDA ini diluncurkan BPKP pada 2020, didasarkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Continuous Auditing dan Continuous Monitoring (CACM), dan Cash Management System (CMS), karena sistemnya yang berbasis web dengan kementerian. Gambaran perubahan sistem tampak pada gambar berikut:
Selain peraturan di atas, penerapan SIMDA-NG juga didasarkan pada Permendagri Nomor 64 tahun 2013 jo. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah dan Permendagri 13/2006 jo. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Dalam peraturan ini, kodefikasi akun BAS (Bagan Akun Standar) sudah berubah, dari 7 digit menjadi 11 digit, karena adanya 3 digit kode sub rincian obyek. Namun dari segi jumlah akun besar, justru jumlah akun berkurang, Salah satu tonggak penting reformasi manajemen pemerintahan adalah dengan diberlakukannya Paket Undang Undang Keuangan Negara yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Perangkat SKPD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Daerah harus disajikan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah .dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Semangat reformasi terlihat dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang mengakomodasikan praktik-praktik terbaik dalam kaitan dengan penyelenggaraan good governance. Diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (Result Oriented Accountability) atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja (Performance Accountability) dan transparansi (Transparency) dalam pengelolaan keuangan negara merupakan
Tujuan pengembangan Program Aplikasi SIMDA ini adalah:
- Membantu pemerintah daerah untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk pengendalian transaksi dan informasi yang memadai.
- Aplikasi Simda dikembangkan bersifat generik/berbagi pakai atau dapat digunakan seluruh pemda sehingga pemda tidak perlu mengembangkan aplikasi serupa dengan sumber daya yang relatif tinggi,
- Menyediakan databasemengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah,
- Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan seluruh pemangku kepentingan,
- Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik,
- Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Kesimpulannya, untuk SIMDA secara keseluruhan, pada 2022, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, harus menggunakan SIMDA-NG (Next Generation) atau SIMDA-FMIS (Financial Management Information System). Dalam SIMDA FMIS terdapat 2 hal umum yaitu Fitur Data Entry untuk input data dan Fitur Review Laporan.
MATERI BIMTEK:
- Tata cara penyusunan surat pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran
- Tata cara verifikasi dokumen/bukti belanja dan dokumen pengelolaan keuangan yang lain.
- Tata Kelola keuangan daerah dari perspektif pemeriksa eksternal yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan baik dalam pengendalian internal.
- Implementasi aplikasi SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah
- Tata cara penyusunan surat pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
- Kebijakan aplikasi Financial Management Information System (FMIS)
- Tata cara verifikasi dokumen/bukti belanja dan dokumen pengelolaan keuangan yang lain
- Tata Kelola keuangan daerah dari perspektif pemeriksa eksternal yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan baik dalam pengendalian internal.
- Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Implementasi Penatausahaan Keuangan pada Aplikasi FIMS (SIMDA N-G)
Untuk itu agar lebih memahami tentang aplikasi tersebut diatas kami dari Lembaga Pendidikan & Pelatihan (Pusdiklat) Lembaga Studi Biostatistika dan Hukum (LSBSH) bersama Narasumber akan mengadakan Bimtek pada:
JADWAL TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN BIMTEK TAHUN 2023
| No | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| 1 | 05 – 07 | 02 – 04 | 07 – 09 | 06 – 08 | 04 – 16 | 01 – 03 |
| 2 | 12 – 14 | 09 – 11 | 14 – 16 | 13 – 15 | 11 – 23 | 08 – 10 |
| 3 | 19 – 21 | 16 – 18 | 21 – 23 | 20 – 22 | 18 – 20 | 15 – 17 |
| 4 | 26 – 28 | 23 – 25 | 28 – 30 | 27 – 29 | 25 – 27 | 22 – 24 |
| No | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| 1 | 05 – 07 | 03 – 05 | 07 – 09 | 04 – 06 | 02 – 04 | 05 – 07 |
| 2 | 12 – 14 | 10 – 12 | 14 – 16 | 11 – 13 | 09 – 11 | 12 – 14 |
| 3 | 19 – 21 | 17 – 19 | 21 – 23 | 18 – 20 | 16 – 18 | 19 – 21 |
| 4 | 26 – 28 | 24 – 26 | 28 – 30 | 25 – 27 | 23 – 25 | 26 – 28 |
Jadwal Bimtek Aktif Jadwal setiap Selasa-Rabu & Jumat-Sabtu
TEMPAT PENYELENGGARAAN ACARA:
- HOTEL OASIS AMIR – JAKARTA
- HOTEL KIMAYA – BANDUNG
- HOTEL HORISON MT. HARYONO – SEMARANG
- HOTEL LUMINOR – JAMBI
- HOTEL AMARIS – PADANG
- HOTEL FAVE – PALEMBANG
- HOTEL EDEN – KUTA BALI
- HOTEL ABADI JOGJA – YOGYAKARTA
- HOTEL NAGOYA PLASA – BATAM
- HOTEL IBIS – MAKASSAR
- HOTEL TUNJUNGAN PLAZA – SURABAYA
- HOTEL ARIA GAJAYANA – MALANG
INFO PENDAFTARAN – BIAYA DAN FASILITAS :
| Paket A | Paket B |
| Rp. 4.500.000,- /peserta Menginap di hotel selama 3 malam twin share, Mendapat pendidikan & pelatihan selama 2 hari, konsumsi (makan pagi, makan siang, makan malam), mendapat tanda peserta bimtek, coffee break 2 kali sehari, sertifikat, seminar kit, tas eksklusif |
Rp. 3.500.000,-/peserta Tanpa Menginap di Hotel, seminar kit, sertifikat, tas eksklusif, Mendapat pendidikan & pelatihan selama 2 hari, mendapat tanda peserta bimtek, coffee break 2 kali sehari dengan makan siang di hotel selama 2 hari. |
CARA PEMBAYARAN :
Biaya Pelatihan bagi peserta yang sudah menerapkan transaksi non tunai pembayaran dapat di Transfer Melalui Bank Mandiri Cabang Bandung
a.n. PT. BIOSTATISTIKA LEGAL PERFEKTA (BSLP) No. Rek : 130-00-3579864-7 atau dapat dibayar langsung pada saat registrasi
Batas konfirmasi pendaftaran 5 Hari sebelum hari pelatihan melalui : via SMS/WA ke 0853-6927-2288 / 0855-2499-2398 atau email ke: info.lsbsh@gmail.com
UNTUK UNDANGAN BIMTEK DAPAT MENGHUBUNGI KAMI DI NOMOR :
No. Hp : 0853-6927-2288/ 0855-2499-2398
