Bimtek Nasional Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Publik yang Prima
pusdiklatlsbsh.com – Berdasarkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen PANRB No. 19 Tahun 2021 Pelayanan Publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan, maka diperlukan bentuk Pelayanan Prima. Excellence Service (Pelayanan […]
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ E-Government
pusdiklatlsbsh.com – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional pada tanggal 20 Desember 2022. Perpres […]
BIMTEK Nasional LAKIP, AKIP dan RENSTRA
pusdiklatlsbsh.com – LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan media akuntabilitas […]
Bimbingan teknis Strategi Menyusun PERDA yang Efektif & Aspiratif
Pusdiklatlsbsh.com – Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih […]
Bimtek Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
pusdiklatlsbsh.com – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara Lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini adalah bentuk […]
